TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) disarankan, untuk mencabut seluruh izin perusahaan yang bermasalah dan banyak merugikan masyarakat.
Saran tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Inhil, HM Yusuf Said saat rapat dengar pendapat yang digelar di salah satu ruangan di Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan, beberapa waktu lalu.
Dikatakan politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Inhil yang akrab disapa Yusuf ini, Pemkab Inhil melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar harus lebih tegas terhadap perusahaan yang berinvestasi di Negeri Seribu Parit ini, yang kehadirannya justru merugikan masyarakat.
Apalagi, dari beberapa kasus yang terjadi, kehadiran perusahaan terutama di sektor perkebunan justru membuat masyarakat menderita. Seperti terjadinya konflik lahan serta serangan hama kumbang yang diakibatkan dari aktivitas perusahaan.
"Selama ini perusahaan hanya memberikan iming-iming dan janji manis di awak kerjasama kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat kembali dirugikan dengan perjanjian kerjasama yang tidak jelas," kata Yusuf.
Dijelaskan, permasalahan yang timbul seperti serangan hama kumbang ini, pihak perusahaan enggan untuk bertanggung jawab. Jikapun perusahaan melakukan pencegahan dan pembasmian hama kumbang, itupun dilakukan tidak dengan keseriusan.
"Hari ini, kita minta kepada pemerintah untuk tegas kepada perusahaan yang hanya memberikan janji manis kepada masyarakat," tegasnya.
Oleh karena itu, Yusuf menyarankan agar izin perusahaan yang bermasalah untuk segera dicabut dan tidak lagi berinvestasi di Kabupaten Inhil. Karena seharusnya, kehadiran perusahaan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, bukan sebaliknya menyengsarakan masyarakat.
"Yang terpenting saat ini adalah tim pengendali hama kumbang itu, sudahlah saat ini keadaan kelapa masyarakat dalam keadaan sakit, jangan ditambah lagi dengan persoalan hama kumbang yang menambah penderitaan masyarakat," pungkasnya. (Adv)
